Kenaikan Harga BBM: Dana "Balsem" (Tidak) Akan Jadi Solusi

Oleh: Adela Eka Putra Marza 

(Sumber: Harian Analisa)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun 2013 menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil melalui mekanisme voting dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Senin, 17 Juni 2013 kemarin, yang berlangsung alot dan memakan waktu hampir 12 jam.

Bank Sampah, Cara Menyulap Sampah Jadi Uang

Oleh: Adela Eka Putra Marza 

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan luas wilayah 265,10 km2, Kota Medan memiliki populasi penduduk sebanyak 2.949. 830 jiwa dengan kepadatan mencapai 11.127,2/km2 (Wikipedia.org). Dengan jumlah tersebut, tak heran jika pola produksi dan konsumsi di Tanah Deli ini juga tinggi. Fakta ini pula yang menyebabkan produksi sampah di Kota Medan terus mengalami kenaikan setiap tahun.

Menurut Walikota Medan Rahudman Harahap dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu, produksi sampah di Kota Medan per hari diperkirakan mencapai 1.500 ton. Bahkan, menurut Dinas Kebersihan Kota Medan, produksi sampah tersebut bisa mencapai 1.800 ton dalam sehari di hari-hari tertentu, seperti pada malam tahun baru. Dari jumlah itu, hanya sekitar 81 persen yang bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemerintah Kota Medan sendiri hanya memiliki dua lokasi TPA, yaitu di Desa Namo Bintang, Pancur Batu dengan luas 16 hektar yang kondisinya sudah penuh tumpukan sampah setinggi 10 hingga 15 meter seluas 10 hektar, dan TPA di Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan dengan luas 14 hektare yang kondisinya hanya tersisa lahan kosong seluas 4 hektar. Jika melihat jumlah produksi sampah, tentu saja kedua lokasi TPA sudah tidak memadai lagi.

Oleh karena itu, diperlukan program pengelolaan persampahan secara lebih komprehensif dan terpadu. Apalagi selama ini, pengelolaan sampah di banyak daerah belum memenuhi kriteria pengelolaan sampah seperti diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Nasional.

Bank Sampah
Dalam banyak konsep pengelolaan sampah yang diaplikasikan di sejumlah negara, secara umum menggunakan konsep hierarki sampah yang merujuk kepada teori 3M, yaitu mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan daur ulang. Teori ini mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah kepada tujuan keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan menghasilkan jumlah minimum sampah (Wikipedia.org).

Salah satu terobosan besar dalam pengeloaan sampah di Indonesia adalah program bank sampah. Melalui program ini, paradigma yang terbentuk dalam pikiran masyarakat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan dibuang begitu saja, diubah menjadi sesuatu yang juga memiliki nilai dan harga. Melalui bank sampah, masyarakat bisa menabung sampah, yang kemudian dalam kurun waktu tertentu bisa menghasilkan uang.

Proses dalam bank sampah ini hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika bisanya kita menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah kita menabung sampah dapatnya malah uang. Inilah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah di Desa Badegan, Bantul, Yogyakarta, digagas oleh dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Bambang Suwerda pada tahun 2008.

Dalam 4 tahun, keberadaan bank sampah yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup ini bertambah secara drastis menjadi sebanyak 477 unit dengan penghasilan Rp 1,7 miliar. Salah satunya ada di Kota Medan, yaitu Bank Sampah Mutiara yang berada di Jalan Pelajar Timur, Gang Kelapa, Lorong Gabe, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, yang diresmikan pada 12 Mei 2012 lalu.

Selain memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat yang menabungkan sampahnya melalui bank sampah, keberadaan bank sampah ini juga diharapkan mampu mengurangi sekitar 10 persen sampah yang masuk ke TPA. Program ini bahkan bisa mengurangi setengah dari jumlah sampah yang masuk ke TPA, jika Pemko Medan jadi membantu pendirian lima bank sampah lainnya pada tahun ini.

Kurang Sosialisasi
Sayangnya, satu-satunya bank sampah di Kota Medan ini belum mampu menarik perhatian masyarakat. Entah kurangnya sosialisasi pemerintah daerah, atau mungkin karena masyarakat yang kurang membaca informasi, faktanya keberadaan bank sampah ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Hingga saat ini, memang masih minim informasi mengenai bank sampah, sehingga warga yang menggunakannya pun tidak banyak.

Di sisi lain, jumlah bank sampah di Kota Medan juga masih sedikit. Saat ini, hanya satu bank sampah yang tersedia untuk membantu masyarakat mengeloa sampah menjadi bernilai ekonomis. Padahal, jika dilihat secara geografis luas wilayah Kota Medan, seharusnya setiap kecamatan memiliki bank sampah. Bahkan, akan sangat membantu jika di tiap kecamatan terdapat minimal ada lima bank sampah.

Bandingkan, misalnya dengan Kota Banjarmasin yang sudah memiliki 30 bank sampah, (Analisa 13/11). Melalui unit-unit bank sampah tersebut, pengelolaan sampah yang dilakukan mampu memberikan penghasilan Rp 30 juta per bulan. Bahkan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin menargetkan akan menambahnya hingga berjumlah paling sedikit 250 lokasi bank sampah dalam waktu dekat.

Melihat kondisi ini, tentunya akan sangat efektif jika Pemerintah Kota Medan lebih aktif lagi dalam menyosialisasikan keberadaan dan fungsi bank sampah. Misalnya, Pemko Medan bisa melakukan sosialisasi melalui posko-posko informasi yang ditempatkan di sejumlah fasilitas umum atau di kantor-kantor kecamatan. Melalui posko tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar keuntungan menjadi nasabah bank sampah.

Selain itu, pengenalan bank sampah kepada murid-murid sekolah seperti yang sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Mutiara, juga cukup efektif untuk menyosialisasikan program ini kepada masyarakat. Murid-murid sekolah ini diharapkan bisa menjadi pelopor dalam masyarakat untuk memanfaatkan pengelolaan sampah melalui bank sembari mendapatkan keuntungan ekonomis.

* Pernah dimuat di Harian Analisa (Minggu, 2 Desember 2012)

Baca juga di http://www.analisadaily.com/news/read/2012/12/02/91340/bank_sampah_cara_menyulap_sampah_jadi_uang/ 

Defisit Anggaran Negara, “Warisan” dari Bush

Pelantikan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama (20 Januari 2009)

Oleh : Adela Eka Putra Marza

“It’s been a long time coming. But tonight, change has come to America,” ucap Barack Hussein Obama saat penerimaan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Proses perubahan sudah berjalan lama, dan malam ini perubahan telah datang ke Amerika, begitulah kira-kira artinya.

Pada awalnya, mungkin pernyataan itu sebagai jawabannya atas kemenangan warga negara keturunan Afrika pertama kalinya yang berhasil menjadi Presiden AS – Obama adalah warga negara AS keturunan Kenya. Namun pada akhirnya, perubahan itu akan bermakna jauh lebih luas; perubahan untuk segala permasalahan dunia, bukan hanya AS. Namun, seperti apa perubahan yang akan dibawa Obama?

Jawabannya tentu baru akan terlihat sejak ia resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-44 pada 20 Januari 2009; dan itu juga tak dapat ditunggu hanya dalam waktu sebulan atau dua bulan saja. Butuh masa yang mungkin cukup panjang hingga perubahan tersebut akan tampak nyata. Namun, di awal pemerintahannya ini, Obama akan terus mendapat cobaan yang berat. Selain soal konflik Irak dan Afghanistan, serta Israel yang yang kembali memborbardir Palestina sejak 27 Desember 2008, yang tak kunjung rampung, Obama juga sudah mewarisi defisit anggaran belanja negara AS.

Bicara soal ekonomi, sejak terpilihnya Obama dalam pemilihan presiden, di koran-koran muncul banyak cerita mengenai harapan-harapan perubahan dan perbaikan ekonomi dunia di masa pemerintahannya. Seperti diketahui, resesi di AS sudah dimulai pada Desember 2007. Berawal dari macetnya kredit perumahan atau subprime mortgage, kemudian menjalar ke pasar saham dan merembes ke bursa global. Puncaknya adalah resesi ekonomi dunia menjelang akhir 2008.

Paling tidak, saat ini sepuluh dari 15 negara dengan GDP tertinggi di dunia sedang mengalami resesi; kecuali China, Rusia, India, Meksiko, dan Australia – namun tidak menutup kemungkinan kelima negara ini akan menyusul. Ke 10 negara ini adalah 62,6% ekonomi (GDP) dunia. Kalau resesi, konsumsi akan berkurang, dan maka negara-negara mitra dagangnya juga akan terganggu. Tidak salah beberapa negara berkembang (emerging market) seperti Brazil juga sudah mengalami resesi, walaupun berada dalam peringkat sepuluh besar. Indonesia, Malaysia dan negara ASEAN lainnya tinggal menunggu waktu saja. Diyakini, tahun 2009 adalah puncak dari resesi itu. Lalu apa yang bisa diharapkan dari Obama?

Sejak awal, Obama memang sudah berkoar-koar akan membawa angin perubahan dalam masalah resesi global ini. Ia sudah memiliki rencana besar untuk memulihkan perekonomian dunia. Namun dalam kondisi saat ini, apakah ‘pengobatan’ ala Obama ini sanggup menyembuhkan ‘penyakit’ Paman Sam dan seluruh dunia secara umum dengan cepat?

Yang pasti, pada hari pengumuman kemenangan Obama, indeks Dow jatuh dan membuat rekor kejatuhan terdalam pada angka -0,05% di antara semua perdagangan bursa. Jauh lebih buruk dari pada periode pemilihan Presiden Franklin Roosevelt, The Great Depression 1932, pada angka -4,51%. Apakah ini berarti dunia akan menghadapi krisis ala 1932? Silakan Anda terjemahkan sendiri apa arti sambutan pasar ini dan bagaimana pandangan ke depannya.

US$ 1,2 Triliun

Tak hanya sambutan pasar saham Dow yang jatuh ketika Obama muncul sebagai pemenang Pemilu AS yang akan mulai berkantor pada 20 Januari 2009. Harta defisit anggaran belanja negara juga akan diterimanya sebagai “warisan” dari pendahulunya, George W. Bush di hari pelantikannya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, US$ 1,2 trilun. Coba Anda kalkulasikan sendiri dalam indeks mata uang rupiah.

Sebenarnya, tak ada beda antara Obama dan McCain memang. Keduanya sama-sama beraliran sosialis. Dan kita tidak bisa menyatakan ini terjadi akibat keluarnya Obama sebagai presiden yang baru dalam Pemilu AS yang lalu. Namun, memang fakta dan angka-angka itulah yang ada di saat Obama tampil sebagai pemenang malam itu.

Jika ditilik ke belakang, dulu ketika masa kampanye, Bush pernah berjanji akan mengurangi defisit anggaran belanja negara yang sudah terjadi. Namun pada kenyataannya, alih-alih mengurangi defisit, Bush malah menambah hutang AS. Lihat saja, bagaimana Bush, Paulson dan Ben Bernanke menghabiskan dana penyelamatan bank-bank yang terkena kebekuan kredit. Dana itu dipakai untuk membayar dividen, bahkan sampai melebihi 25% dari dana penyelamatan tersebut. Tentu saja yang pasti dapat banyak adalah senior preferred stock. Pokoknya yang pakai kata “senior” itu yang pasti dapat banyak.

Seperti dana penyelamatan untuk PNC Bank sebesar US$ 7,7 miliar, dipakai US$ 920 juta untuk dividen (yang diperkirakan 12 bulan dari dividen saham biasa berdasarkan pada pembayaran triwulanan); dan US$ 10 miliar untuk Goldman Sachs Bank dipakai US$ 552 juta. Masih ada lima bank lagi yang tercatat, yaitu Citygroup Bank, Bank of America, JP Morgan Chase Bank, Morgan Stanley Bank, dan Wells Fargo Bank. Bisa jadi defisit ini yang semakin membengkak akibat “ulah” Bush.

Defisit inilah yang kemudian diwarisi oleh Obama; dan ia sudah dapat memastikan jauh sebelumnya. “Defisit US$ 1 triliun sudah akan ada, bahkan sebelum kita memulai anggaran selanjutnya. Kita berpotensi untuk mendapatkan defisit triliunan dolar AS untuk tahun-tahun yang akan datang, walau pada saat yang bersamaan kita berusaha memulihkan perekonomian,” ucap Obama setelah pertemuan dengan sejumlah penasihat ekonomi dalam kabinetnya beberapa waktu lalu di Washington DC.

Defisit ini pastinya tercatat menembus jumlah US$ 1,186 triliun, atau hampir mendekati angka US$ 1,2 triliun, yang dibebankan pada tahun fiskal 2009. Angka ini membengkak lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah defisit tahun sebelumnya; US$ 455 miliar pada tahun fiskal 2008. Meski begitu, Congressional Budget Office (CBO) memprediksikan defisit ini akan jatuh hingga US$ 703 miliar pada 2010. Obama pun berharap, defisit ini akan bergerak dalam kisaran jumlah yang sama pada beberapa tahun yang akan datang, sehingga tidak akan terlalu merepotkan pemerintah yang harus bergelut dengan resesi dan permintaan pengeluaran lainnya.

Paket Stimulus Perekonomian

Banyak yang menggantungkan harapan pada Obama. Tidak hanya AS, tetapi juga dunia. Namun begitu, banyak pula pihak yang meragukan Obama bisa berbuat banyak. Mungkin, kita akan fokus saja ke AS. Angka defisit yang meningkat tajam ini sudah barang tentu akan memaksa Obama untuk mengambil pilihan-pilihan yang sulit atas anggaran belanja negara di masa-masa mendatang.

Mungkin Obama akan menata ulang agar seluruh anggaran negara berada di bawah kontrol yang layak. Kalau perlu, ia akan menghalangi para pembuat hukum itu memasukkan belanja proyek-proyek kesayangan mereka. Untuk ini, CBO menerbitkan ringkasan anggaran dan outlook perekonomian.

Namun langkah besar yang akan diambil Obama adalah paket stimulus perekonomian. Obama menegaskan tim anggaran dan perekonomiannya akan mendesain dengan cermat rencana stimulus yang akan menstabilkan perekonomian AS. Dana yang diproyeksikan untuk paket pengeluaran dan pemotongan pajak ini berjumlah US$ 775 miliar dalam dua tahun ke depan.

Pencanangan dana yang salah satunya dialokasikan untuk keringanan pajak dan dana talangan bagi sektor perbankan dan automotif ini, dilakukan dalam rangka mengantisipasi pembengkakan anggaran. Salah satunya adalah gagasan penyelamatan sektor otomotif di Detroit. Suatu gagasan Marxist dan crony capitalist. Tujuannya tentu saja untuk mengangkat AS dari kubangan resesi.

Sesuai rencana, Obama akan mencanangkan program dalam bentuk pemulihan jangka panjang dan jangka pendek. Pada rencana jangka pendek, Obama akan memotong pajak sekitar US$ 1.000 untuk pasangan dan US$ 500 untuk individual, sehingga berpotensi kehilangan dana yang akan menelan sekitar US$ 140 miliar pada 2009-2010. Untuk menutupinya, akan diambil dari alokasi dana US$ 775 miliar tadi.

Selain itu, pemerintahnya juga akan mengeluarkan US$ 200 miliar selama dua tahun untuk perawatan kesehatan Medicaid. Tak hanya itu, para gubernur negara bagian juga mengajukan sebuah daftar berbiaya US$ 136 miliar untuk program-program penciptaan pekerjaan. Program itu dipusatkan pada perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan dan sekolah, serta proyek energi yang dapat diperbaharui.

Rencana penyelamatan perekonomian AS untuk keluar dari dalam jurang resesi, dengan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan ini sedang dibahas oleh Obama dan Kongres. Jika paket ini tertunda, Obama khawatir akan semakin memperdalam resesi dan mengakibatkan angka pengangguran mencapai dua digit. Saat ini saja, angka pengangguran secara nasional telah mencapai 6,7 persen.

Namun, Obama masih menghadapi satu lagi tantangan terbesar. Setelah perbaikan infrastruktur tadi selesai, bagaimana cara untuk mempertahankan jutaan lapangan pekerjaan itu? Seharusnya, mengembalikan pekerjaan menjadi sebuah rencana permanen. Belum jelas apakah rencana ini bersifat permanen atau tidak.

Selain itu, rencana stimulus ini juga diperkirakan jumlah dana kemungkinan akan meningkat menjadi US$ 850 miliar setelah dua tahun pertama. Kemungkinan peningkatan ini disebabkan oleh tambahan program lain dari anggota Kongres. Bahkan, para ekonom memperkirakan stimulus ini bisa mencapai US$ 1,3 triliun.

Meski begitu, jika berjalan sesuai rencana, US$ 850 miliar itu bisa mengembalikan hingga 3,2 juta pekerjaan pada kuartal pertama tahun 2011. Rencana ini bisa saja menjadi sebuah investasi pada infrastruktur nasional terbaru sejak Presiden Eisenhower pada 1950-an. Para ekonom memprediksikan untuk setiap US$ 1 yang diinvestasikan pada infrastruktur, akan tercipta aktivitas ekonomi sekitar US$ 1,6. Yang jelas, para ekonom, termasuk dosen ekonomi University of Central Florida Sean Snaith berpendapat, kombinasi pemotongan pajak dan pengembangan proyek infrastruktur memang bisa menjadi sebuah kombinasi yang baik untuk mengatasi resesi.

Namun, tetap saja timing yang tepat juga merupakan hal yang penting. Obama sebaiknya berhati-hati, jangan terlalu berlebihan dan menganggap rencana ini sebagai juru selamat masalah ekonomi AS. Bahkan anggota Kongres dari Partai Republik bersikeras agar paket itu mendapat penelitian seksama demi menghindari pengeluaran yang tak berguna, meski anggota Kongres yang didominasi Partai Demokrat juga ingin bergerak cepat. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kerugian yang akan lebih besar lagi. Karena paket stimulus tersebut akan membuat defisit anggaran yang sudah membengkak menjadi kian menggelembung.

Tak peduli seberapa besar ukuran stimulus itu, pemerintahan Obama tetap saja harus merogoh kocek dalam-dalam. Terutama ketika defisit anggaran AS hampir mencapai US$ 1,2 triliun untuk tahun fiskal 2009, dua kali lipat defisit anggaran tahun sebelumnya. Kendati demikian, roda perekonomian AS memang membutuhkan sebuah hentakan kuat untuk bisa berjalan kembali. Bagaimanapun, proyek publik itu harus tetap berjalan kendati ekonomi masih terluka.

Namun yang jelas untuk diketahui, diperkirakan AS akan menghabiskan US$ 29,9 juta alias Rp 331 miliar hanya untuk pelantikan Obama di Capitol Hill, Washington DC. Sekitar 3 juta orang akan meramaikan momen itu, jumlah yang jauh lebih besar dari pelantikan Presiden Lyndon Johnson tahun 1965, di mana 1,2 juta rakyat memadati area sekitar Capitol Hill - Gedung Putih, rute parade presiden. Jika sudah begini, agen Secret Service yang bakalan repot. Semoga saja tak ada yang melempar sepatu ke arah Obama.

* Dimuat di Harian Medan Bisnis (Senin, 19 Januari 2009)

Mengkaji Rencana Pembentukan Bank UMKM

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Sebuah bank yang khusus melayani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sedang dipersiapkan pemerintah. Berdasarkan konsepnya, unit perbankan khusus UMKM diharapkan bisa memperluas akses penyaluran kredit untuk sektor ini dalam memperkuat permodalan yang selalu menjadi masalah pelik. Apakah ini sebuah bentuk tanggapan riil atas sikap bank komersial saat ini yang selalu ogah-ogahan meladeni pengusaha kecil?

Gagasan membentuk bank UMKM sebelumnya pernah dikemukakan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM (Kemennegkop dan UKM) pada awal Maret 2008. Kemudian, rencana ini semakin diperkuat oleh Kemennegkop dan UKM dengan terus menggodok dan mengkaji konsep Bank UMKM bekerjasama dengan berbagai lembaga dan departemen terkait, termasuk Bank Indonesia (BI).

Secara mendasar, pemahaman bank UMKM tentu saja akan berbeda dengan pemahaman tentang bank pada umumnya. Prinsipnya, bank ini khusus menyalurkan kredit kepada para pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, dengan cara yang berbeda untuk memudahkan masyarakat pengusaha kecil. Kalau perbankan pada umumnya pakai agunan, maka bank UMKM tidak perlu pakai agunan; yang menjadi agunan itu adalah usahanya sendiri.

Tonggak Dasar Pemikiran
Potensi pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia memang sangat luar biasa besar. Saat ini saja, sekitar 99,99% pengusaha Indonesia bergerak di sektor tersebut. Karena itu, Kemennegkop dan UKM merasa perlu untuk mempertimbangkan pembentukan bank yang secara khusus fokus pada sektor ini. Bank UMKM yang dikonsep dapat diakses langsung oleh masyarakat, dinilai penting bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah melihat kondisi saat ini, di mana para pengusaha tersebut sulit mendapatkan pinjaman kredit dari bank.

Selama ini, kebijakan, dukungan dan fasilitas permodalan bagi UMKM memang masih berjalan setengah hati. Padahal seharusnya, program-program pendanaan bagi UMKM dan koperasi tidak boleh mengalami hambatan. Apalagi karena kondisi ketatnya likuiditas perbankan dewasa ini. Hambatan teknis penyaluran kredit yang sekarang terjadi sangat berpotensi mengganggu pertumbuhan UMKM.

Pemerintah melalui Kemennegkop dan UKM, sebenarnya telah mengucurkan dana bergulir untuk penguatan modal UMKM yang disalurkan melalui koperasi. Pada tahun 2008, dana bergulir yang dikucurkan sebesar Rp 403 miliar. Selain itu, ada juga kredit usaha rakyat (KUR). Sejak diluncurkan awal November 2007, jumlah penyerapan KUR mencapai Rp 10,141 triliun dengan jumlah nasabah 1,2 juta orang. Rata-rata kreditnya sebesar Rp 8,4 juta per nasabah.

Namun, implementasi KUR di lapangan menimbulkan perdebatan, terutama soal penjaminan. Masyarakat menganggap untuk mendapatkan KUR tidak perlu jaminan, tetapi masih ada bank penyalur KUR yang meminta jaminan. Perbedaan pemahaman ini tentu saja membuat penyaluran KUR tersendat, sehingga kredit yang disalurkan pemerintah belum efektif mengembangkan sektor UMKM.

Karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kredit bagi UMKM, pemerintah merasa perlu membentuk perbankan khusus UMKM. Bank ini yang nantinya akan membantu penyaluran kredit pemerintah yang lebih luas, serta akses langsung bagi pengusaha UMKM hingga daerah terpencil.

Selain itu, kehadiran Bank UMKM dapat menggerakkan sektor riil yang layak bank (bankable), di mana bank ini nantinya akan menjadi lembaga otoritas pengembangan UMKM yang sinergis, sehingga seluruh program di pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, UMKM di negeri jiran itu sudah mendapatkan layanan fasilitas pembiayaan melalui bank khusus UMKM yang berada di bawah Kementrian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selain itu, pembiayaan UMKM juga diikuti dengan pembinaan kewirausahaan, agar benar-benar menghasilkan usahawan yang berkualitas.

Hingga saat ini, pemerintah dalam hal ini Kemennegkop dan UKM, masih menggodok konsep Bank UMKM. Kementerian sudah mengkaji pembentukan bank ini didampingi Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, serta terus membahas regulasinya. Dari pengkajian ini, akan ditemukan jawaban berdasarkan aspek-aspek yang diperlukan dalam mendirikan sebuah bank, seperti aspek perundang-undangan dan permodalan, untuk pertanyaan apakah Bank UMKM layak didirikan.

Bukan Hal yang Mudah
Namun begitu, rencana besar pemerintah ini tentu saja tak luput dari hambatan. Mendirikan sebuah bank bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi fungsi bank ini berbeda dengan bank pada umumnya. Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membentuk bank UMKM. Di antaranya menyangkut masalah permodalan, regulasi, penjaminan dan ahli yang dapat mengawasi operasional bank tersebut.

Rencana tersebut sangat sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi substansi maupun dari sisi kemampuan pemerintah untuk memberikan permodalannya. Untuk pembentukan sebuah bank saja diperlukan modal awal setor sebesar Rp 3 triliun. Jumlah ini memang tidak harus dibayar langsung, tetapi tetap saja merupakan sebuah angka yang besar.

Meskipun begitu, pemerintah tetap optimis dengan rencana ini. Menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang disiapkan sebagai cikal bakal Bank UMKM telah memiliki dana yang tersedia sebesar Rp 403 miliar. Jadi nanti akan diharapkan ada share dari departemen lain sehingga angka Rp 3 triliun dapat tercapai, dengan target Rp 1,5 triliun pada tahun pertama. Namun, tetap saja peluangnya sangat kecil untuk bank ini dapat berdiri dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Masalah penjaminannya juga perlu diperhatikan. Karena selama ini, masalah jaminanlah yang sering kali menyebabkan perbedaan pemahaman antara bank penyalur KUR dengan pengusaha UMKM, sehingga penyaluran KUR menjadi tersendat. Jika masalah penjaminan ini dialihkan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) sebagai penjamin, maka akan menambah beban kedua perusahaan penjamin tersebut.

Dengan arsitektur regulasi perbankan yang sudah baku, kebijakan membuat bank baru juga tidak produktif. pembentukan bank UMKM ini tentu saja nantinya akan memerlukan payung hukum yang baru. Akan cukup rumit sekali, jika harus membuat regulasi baru dan menyesuaikan lagi dengan regulasi yang lama untuk pembentukan bank UMKM ini.

Namun, terlepas dari beberapa pertimbangan di atas, BI sendiri mengaku tidak akan menghalangi pembentukan Bank UMKM tersebut. Karena risiko-risiko perbankan yang akan terjadi nantinya ke depan, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak akan melibatkan bank-bank lainnya. Namun begitu, pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek-aspek perbankan tersebut di atas.

Solusi untuk Bank UMKM
Seperti yang telah dijelaskan di atas, saat ini pemerintah dinilai belum perlu mendirikan bank khusus yang berfokus pada pembiayaan UMKM. Karena masih ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa menjadi solusi untuk pemecahan masalah pembiayaan dan penyaluran kredit serta permodalan bagi UMKM.

Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pelik tersebut adalah, dengan cara mengoptimalkan lembaga keuangan lainnya yang sudah ada. Ini bisa diterapkan pada beberapa lembaga keuangan seperti PNM, Askrindo atau Bahana, dan lembaga nonbank lainnya. Lembaga ini bisa dioptimalkan untuk memberikan kredit kepada sektor UMKM.

Koperasi yang ikut berperan dalam pembiayaan UMKM juga bisa diikutsertakan dalam usaha pengoptimalan lembaga keuangan ini. Cara ini juga sebagai jawaban bahwasanya perbankan saat ini belum sepenuhnya dapat menjangkau permasalahan pembiayaan sektor UMKM.

Kalaupun pendirian bank UMKM tetap harus dipaksakan untuk dipenuhi, sebaiknya hanyalah berupa pemisahan salah satu cabang perbankan. Misalnya, cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang khusus melayani sektor UMKM. Jadi bukan dengan mendirikan bank baru yang khusus dalam pelayanan sektor ini. Selain bisa menanggulangi masalah permodalan yang sangat besar, cara ini juga dapat menghindari penyusunan regulasi baru yang malah akan semakin rumit.

Terlepas dari dua solusi di atas, pengembangan aspek yang mendorong pertumbuhan UMKM dan lembaga keuangan mikro (LKM) tetaplah sangat penting. Namun hal ini tetap perlu dikonsolidasikan. Karena itu, payung hukum undang-undang LKM sangat diperlukan agar LKM tidak disebut sebagai bank gelap. Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menyelesaikan RUU LKM.

Sementara, untuk mempercepat gerakan sektor riil, pemerintah semestinya memberikan payung hukum berupa peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Selanjutnya, LKM tersebut juga harus segera diakreditasi. Sedangkan Departemen Keuangan (Depkeu) harus menjadi regulator dalam hal ini, sehingga LKM tidak dicap sebagai bank gelap.

Inilah pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan pemerintah, untuk memperluas akses pembiayaan dan penyaluran kredit bagi UMKM di tanah air. Daripada berpolemik, mending memanfaatkan yang sudah ada kan?!

* Dimuat di Harian Medan Bisnis (Kamis, 22 Januari 2009)