Oleh : Adela Eka Putra Marza
Tanggal 20 Oktober 2010, tepat setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. SBY-Boediono dilantik pada 20 Oktober 2009, setelah memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dengan 73.874.562 suara (60,80 persen).
Pasangan ini mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dengan 32.548.105 (26,79 persen), dan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 177. 195.786 suara (12,41 persen). Suara pemilih sah sendiri sebanyak 121.504.481 suara.
Mengantongi dukungan suara 60,80 persen pada Pilpres 2009, ternyata tidak lantas membuat pemerintahan SBY-Boediono bisa dengan sepenuhnya leluasa melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada masa kampanye. Berbagai masalah datang bertubi-tubi, tidak hanya di internal bangsa ini, tetapi juga dari bangsa luar.
Di saat usia pemerintahan yang masih muda dan bangunan konsolidasi masih belum terkondisikan dengan kukuh, deretan persoalan serius membutuhkan penyelesaian segera. Rakyat menanti perwujudan janji. Bagi rakyat, ketika memutuskan untuk memilih siapa sekaligus pula menanamkan harapan bahwa pemimpin yang dipilihnya nanti mampu mengurai masalah yang dihadapi bangsa
Dinilai Gagal
Kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah (pimpinan KPK) menjadi pembuka catatan masa kepemimpinan SBY pada periode kedua ini. Kasus ini menjadi yang paling membebani dan menyedot perhatian publik. Kasus ini membuat pemerintahan SBY-Boediono berjalan tertatih-tatih. Bahkan kasus ini lebih mendapat perhatian publik dibandingkan dengan program National Summit yang digelar di awal pemerintahan SBY-Boediono.
Kasus Bibit-Chandra seperti membuka tabir gelap dunia hukum. Munculnya nama Anggodo Widjaja dalam catatan hukum nasional menyebabkan luka bangsa, bahwa dunia hukum Indonesia begitu mudah diintervensi oleh kekuatan personal maupun jaringan mafia.
Menyadari adanya praktik-praktik mafia hukum itu, pemerintah bergegas membentuk satgas pemberantasan mafia hukum. Dalam gebrakannya. Satgas berhasil membongkar ketidakadilan dalam penanganan narapidana, seperti ditunjukkan pada kamar tahanan mewah Artalyta Suryani (terpidana kasus suap) maupun Aling (terpidana kasus narkoba).
Setelah kasus Bibit-Chandra mereda, kasus Bank Century pun menanti. Kejanggalan pengucuran dana talangan kepada Bank Century yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun, diduga melibatkan pejabat negara yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan. Nama Wapres Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut. Pansus Century pun dibentuk.
Persoalan "markus" alias makelar kasus ternyata tidak juga berakhir. Kasus Gayus Tambunan dan Susno Duadji turut muncul kepermukaan. Lambat laun, kasus ini semakin bergulir panas, sehingga sejumlah jaksa ikut terkena getahnya. Keinginan melaju cepat pada periode kedua kepemimpinan Presiden SBY tersendat. Energi dikuras untuk menemukan titik terang dan sekaligus mendorong reformasi di lembaga-lembaga penegak hukum.
Tidak hanya persoalan internal, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia juga ikut memanas. Sejak masalah pencaplokan budaya hingga persoalan TKI yang banyak mengalami kekerasan, dan semakin diperpanas dengan kasus penahanan terhadap tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
SBY dinilai terlalu lembek dan lebih memilih bersikap kooperatif dengan Malaysia dalam permasalahan ini. SBY sama sekali tidak keras dalam menghadapi Malaysia yang sebenarnya sudah mempermalukan Indonesia. Citra pemerintahan SBY-Boediono pun ikut pula semakin luntur di mata rakyat.
Kepercayaan Rakyat
SBY-Boediono tampil sebagai pemimpin karena dukungan dari suara rakyat. Suara rakyat adalah mandat kepercayaan. Dari mandat itulah pemimpin dituntut sesegera mungkin untuk memenuhi kewajibannya mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Semakin berlama-lama menghadirkan perwujudan harapan, semakin pula menjauhkan kepercayaan pemberi mandat.
Dalam kondisi ini, ruang tunggu sejarah tidak menginginkan adanya tumpukan kekecewaan. Sekali saja kekecewaan dimunculkan, sama artinya membuka pintu ketidakpercayaan. Fakta inilah yang terjadi sekarang, dimana sepertinya SBY "sudah lengser" dari hati rakyat yang dulu memilihnya sebagai Presiden Indonesia.
Dalam realitas politik seperti ini, pemerintahan SBY-Boediono akan berhadapan dengan opini publik. Media massa setiap saat mengulik perjalanan periode kepemimpinan mereka. Bahkan, pada satu tahun pemerintahan SBY-Boediono ini, media massa juga kembali menyorot berbagai persoalan yang dianggap tidak terselesaikan sampai saat ini.
Saat berhadapan dengan opini publik tersebut, kinerja politik sering dipandang berdasarkan urban political legend seperti pernah disebut Matthew Dawd (Yudi Latif, 2004). Jika sesuatu terus-menerus dikatakan, dimuat secara ekstensif dan intensif oleh media massa, dan dinyatakan oleh para analis dan pengamat, lama-lama publik utamanya masyarakat perkotaan yang memiliki kepekaan informasi politik akan mempercayainya.
Menurut Kousoulas (1979), opini publik dapat menjadi salah satu faktor politik jika dalam banyak hal ia berpengaruh terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan oleh para penyelenggara negara maupun politisi lainnya. Opini publik merupakan penjelmaan suara rakyat. Mengabaikan opini publik sama artinya memberikan momentum penurunan kepercayaan pada pemerintahan SBY-Boediono.
Itulah yang terjadi saat ini. Seperti isu demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kelompok massa, seakan-akan menunjukkan seperti apa sikap rakyat saat ini terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Memang terlalu cepat jika hanya menilai kepemimpinan mereka dalam setahun ini. Namun, waktu 365 hari itu pastinya juga akan sangat menentukan untuk hari-hari berikutnya.
* Dimuat di Harian Analisa (Senin, 25 Oktober 2010)
Source:
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73375:penilaian-kinerja-pemerintahan-sby-boediono&catid=78:umum&Itemid=131
